Pada kesempatan ini saya membahas tentang perubahan peraturan pada Undang-Undang no 27 tahun 2007 menjadi Undang-Undang no 1 tahun 2014. Dimana alasan dan dasar pertimbangan perubahan peraturan ini yaitu : "Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat"
Dimana disebutkan pasal-pasal yang berubah ialah
1).  Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 26, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 38, dan angka 44 diubah, dan di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18A, serta di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27A sehingga menjadi :
Angka 1
UU No 27 Tahun 2007
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
UU No 1 Tahun 2014
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Analisis : 
Terjadi perubahan kata dari "proses" menjadi "pengoordinasian", "antarsektor antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah" menjadi "yang dilakukan .." dan di akhir kalimat dari "masyarakat" menjadi "rakyat".
Pada Pasal 1 Ayat 1 ini menjelaskan definisi dari Pengelolaan Wilayah Pesisi dan Pula-Pulau Kecil

Angka 17
UU No 27 Tahun 2007
Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
UU No 1 Tahun 2014
Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Analisis : 
Terjadi penambahan kata "yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah" dan "Pemerintah dan" sehingga terdapat  kata-kata tersebut di peraturan perubahan yang baru.
Pada Pasal 1 Ayat 17 ini menjelaskan definisi rencana zonasi rinci tentang ketersediaan saran dan pengelolaannya.


Angka 18
UU No 27 Tahun 2007
Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
UU No 1 Tahun 2014
Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
Analisis : 
Terdapat perubahan yang jelas dimana Pada UU No 27 Tahun 2007 ini mengatur tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisi (HP3) sedangkan pada peraturan perubahan baru yaitu UU No 1 Tahun 2014 mengatur tentang izin lokasi.

(Penambahan) Angka 18A
Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
Analisis : Penambahan pada pasal ini untuk menjelaskan lebih detil tentang izin pengelolaan yang disebutkan pada angka 18.

Angka 19
Analisis : Untuk Pasal 1 Ayat 19 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah pada kata "pelindungan" menjadi "perlindungan". 
Menjelaskan tentang Konserveasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya.

Angka 23
Analisis : Untuk Pasal 1 Ayat 23 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah dengan penambahan "setiap" di perubahan peraturan baru yaitu UU No 1 Tahun 2014.
Menjelaskan tentang Reklamasi yang dilakukan setiap orang untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam.

Angka 26
Analisis : Untuk Pasal 1 Ayat 26 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah dengan penambahan "setiap" di perubahan peraturan baru yaitu UU No 1 Tahun 2014 yaitu menjadi :
"Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil."
Menjelaskan tentang Bencana Pesisir akibat perbuatan setiap orang.

(Penambahan) Angka 27A
Terjadi penambahan angka yaitu :
"Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang."
Analisis : Menjelaskan tentang dampak penting dan cakupan luas lebih detil dari tentang dampak besar yang dijelaskan pada angka 27.

Angka 28
Analisis : Untuk Pasal 1 Ayat 28 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah dengan penambahan "setiap" di perubahan peraturan baru yaitu UU No 1 Tahun 2014.
Menjelaskan tentang Pencemaran Pesisir.

Angka 29
Analisis : Untuk Pasal 1 Ayat 29 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah dengan penambahan "program" menjadi "program-program" di perubahan peraturan baru yaitu UU No 1 Tahun 2014 yaitu :
"Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara sukarela."
Menjelaskan tentang definisi akreditasi suatu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Angka 30
Analisis : Untuk Pasal 1 Ayat 30 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah dengan pegurangan "pesisir"  sehingga hanya menjadi "Masyarakat" saja tanpa adanya kata pesisir setelah itu dan pemisahan dari "pembudidaya" menjadi "pembudi daya".
Menjelaskan tentang pemangku kepentingan utama pengguna sumber daya pesisir.

Angka 31
Analisis : Untuk Pasal 1 Ayat 32 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah dengan pegurangan "pesisir"  sehingga hanya menjadi "Masyarakat" saja tanpa adanya kata pesisir setelah itu dan penambahan "nelayan tradisional" menjadi :
"Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil secara lestari."
Menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisi dan pulau-pulau kecil.

Angka 32
Analisis : Untuk Pasal 1 Ayat 32 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah dengan pegurangan "adat" pada Masyakarat Adat, "pesisir" pada Masyakarat Pesisir dan penambahan "Hukum" dan "Masyakarat Tradisional" menjadi :
"Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. ."
Menjelaskan tentang pendefinisian macam-macam masyarakat.

Angka 33
Analisis : Untuk UU No 27 Tahun 2007 menjelaskan definisi Masyakarat Adat sedangkan pada peraturan baru di UU No 1 Tahun 2014 ini menjelaskan Masyakarat Hukum Adat. Adanya banyak perbedaan kata-kata dari isi ayat ini yaitu menjadi :
" Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Angka 38
Analisis : Untuk UU No 27 Tahun 2007 menjelaskan definisi Orang sedangkan pada peraturan baru di UU No 1 Tahun 2014 ini menjelaskan definisi dari Setiap Orang. Adanya banyak perbedaan kata-kata dari isi ayat ini yaitu menjadi :
"Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.".

Angka 44
Analisis : Untuk Pasal 1 Ayat 44 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah dengan mengganti kata "Menteri yang bertanggung jawab"   menjadi "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan". 
Menjelaskan tentang defiinisi Menteri.

2).  Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1
Analisis : Untuk Pasal 14 Ayat 1 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah dengan penambahan "Masyarakat" diantara Pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi :
"Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP- 3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha."
Menjelaskan tentang penyusunan RSWP, RZWP, RPWP dan RAPWP.

Ayat 7
Analisis : Untuk Pasal 14 Ayat 7 ini isi dari ayat adalah sama hanya berubah dengan pegurangan kata"maka" menjadi :
"Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif. "
Menjelaskan tentang dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3). Judul Bagian Kesatu pada Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

• Untuk Pasal 16 jumlah tetap 2 ayat tapi berubah dari tentang "HP-3" menjadi "Izin Lokasi"

• Untuk Pasal 17 jumlah ayat berubah dari 2 menjadi 4 ayat dengan isi dari "HP-3" menjadi "Pemberian Ijin Lokasi"

• Untuk Pasal 18 berubah dari tentang "HP-3" menjadi "Pemegang Izin Lokasi".

• Untuk Pasal 19 jumlah ayat tetap 3 tetap berubah isi menjadi "Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Izin Pengelolaan:

• Untuk Pasal 20 jumlah ayat berubah dari 4 menjadi 2 ayat dengan perubahan isi menjadi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberi Izin Lokasi"

• Untuk Pasal 21 jumlah ayat berubah dari 6 menjadi 2 ayat dengan perubahan isi menjadi "Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat"

• Untuk Pasal 22 berubah menjadi 2 ayat dengan perubahan isi menjadi "Kewajiban Memiliki Izin dan Masyakarat Adat"

• Untuk Pasal 30 berubah menjadi 4 ayat dengan isi hampir sama yaitu "Perubahan Status Zona Inti"

• Untuk Pasal 50 jumlah tetap 3 ayat tapi berubah dari tentang "Perubahan HP-3 oleh Menteri dan Pejabat Eksekutif Daerah" menjadi "Mengatur tentang Pemberian dan Pencabutan Izin Lokasi Oleh Menteri"

• Untuk Pasal 51 jumlah ayat berubah dari 3 menjadi 2 ayat dengan isi dari tentang "Mengatur yang berwenang terhadap HP-3" menjadi tentang "Kewenangan Menteri terhadap izin lokasi serta tata cara penetapannya"

• Untuk Pasal 60 jumlah ayat tetap 2 ayat dengan isi dari tentang "Hak dan Kewajiban Masyarakat terhdapa HP-3" menjadi tentang "Hak dan Kewajiban Masyarakat terhadap izin lokasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil"

• Untuk Pasal 71 jumlah ayat berubah dari 3 menjadi 5 ayat dengan isi dari tentang "Pelanggaran terhadap HP-3 dan sanksi" menjadi tentang "Aturan mengenai Pelanggaran terhadap Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan dan sanksi"

• Untuk Pasal 75 berubah isi dari tentang "Denda karena kelalaian atas HP-3" menjadi tentang "Denda dan Pidana yang memanfaatkan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi"

• UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

• UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5). Penambahan ayat 22A, 22B, 22C dengan mempunya isi masing-masing sebagai berikut :